Setiap hari kita mendengar kabar yang seolah saling bertolak belakang. Di satu sisi, negara berbicara tentang efisiensi dan penghematan anggaran, namun di sisi lain kita justru disuguhi berita tentang tunjangan baru, uang rumah, dan fasilitas mewah bagi para wakil rakyat. Belum selesai publik mengelus dada, ada pula pernyataan yang menyebut gaji guru sebagai beban negara, sebuah ucapan yang melukai nurani, seolah mendidik generasi bangsa hanyalah hitungan angka di neraca belanja negara. Di waktu yang hampir bersamaan, regulasi mengenai royalti musik muncul dengan wajah yang tidak kalah anehnya: rakyat kecil yang menyanyikan lagu dalam hajatan atau kegiatan sederhana tiba-tiba dianggap bisa melanggar aturan bila tidak membayar.
Semua itu belum seberapa dibanding tragedi yang baru saja terjadi di Slipi. Seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, tertabrak dan terlindas rantis Brimob di tengah kericuhan demonstrasi di depan DPR. Ia mungkin bergabung sebagai demonstran, tetapi ia tetap hanya sedang berusaha mencari nafkah. Tubuhnya hancur di jalanan, menjadi korban benturan antara kekuasaan dan protes. Peristiwa itu bukan semata kecelakaan, melainkan simbol pahit betapa mudahnya rakyat biasa menjadi korban dalam tarikan keras politik negara.
Kekecewaan publik pun semakin bertambah dengan berbagai peristiwa lain. Kasus ijazah mantan Presiden yang tak henti diperdebatkan menimbulkan pertanyaan tentang integritas simbol tertinggi negara. Benar atau tidak benar, polemik ini menyingkap satu hal: kepercayaan publik terhadap institusi negara kian rapuh. Belum lagi kasus korupsi yang menyeret salah seorang Wakil Menteri, yang dengan gamblang menunjukkan bahwa elite birokrasi tidak kebal dari godaan menumpuk kekayaan pribadi, bahkan di tengah rakyat yang sedang bergulat dengan biaya hidup yang kian mencekik. Sementara itu, di layar kaca, pejabat bisa dengan enteng berjoget di hadapan rakyat, seolah semua baik-baik saja, seolah kemiskinan, ketidakadilan, dan tragedi hanya latar belakang yang tidak perlu dipikirkan.
Semua fragmen itu, jika disusun, melahirkan satu pertanyaan yang menuntut jawaban serius: ada apa dengan negara hari ini?
Negara seharusnya hadir sebagai rumah bersama, tempat setiap warga merasa dilindungi, dihormati, dan diberi ruang untuk hidup layak. Namun yang tampak justru kebalikannya. Pendidikan dipandang sebagai beban, bukan investasi. Seniman dan masyarakat kecil ditarik ke dalam aturan yang absurd. Rakyat pekerja menjadi korban represif aparat. Elite politik memperkaya diri melalui tunjangan dan fasilitas, sementara sebagian dari mereka terseret kasus korupsi. Dan di atas semua itu, simbol-simbol negara justru tampil dengan wajah yang kehilangan wibawa, sibuk menari di panggung seolah-olah kemarahan rakyat hanyalah latar musik yang bisa diabaikan.
Krisis ini bukan hanya soal kebijakan atau angka di anggaran, melainkan soal etika publik yang runtuh. Politik mestinya diukur bukan hanya dari legalitas formal, tetapi juga dari rasa keadilan. Negara kehilangan kepekaan ketika keputusan yang lahir justru melukai nurani kolektif. Maka yang tercederai bukan hanya isi perut rakyat, melainkan rasa percaya mereka terhadap institusi negara.
Lebih jauh, tragedi seperti yang menimpa pengemudi ojek online itu memperlihatkan bagaimana politik merembes sampai ke tubuh warga. Seorang pekerja yang tidak pernah berniat hadir dalam arena demonstrasi akhirnya kehilangan nyawanya karena negara gagal mengendalikan alat kekuasaan yang digerakkannya. Politik, pada akhirnya, bukan lagi soal rapat paripurna atau perdebatan ideologi, tetapi soal darah yang tumpah di aspal.
Ada paradoks yang semakin jelas di depan mata. Rakyat diminta untuk hidup efisien, sementara elite negara menambah kenyamanan. Rakyat dipaksa percaya pada legitimasi, sementara simbol-simbol negara diragukan integritasnya. Rakyat diminta menaati hukum, sementara pejabat terseret kasus korupsi dengan jumlah yang mencengangkan. Rakyat berteriak di jalan, sementara pejabat berjoget di panggung. Inilah wajah negara hari ini: sebuah ironi yang berjalan tanpa malu, seakan-akan absurditas adalah hal biasa.
Namun opini ini tidak dimaksudkan untuk sekadar mengutuk. Pertanyaan “ada apa dengan negara hari ini” adalah ajakan reflektif, sebuah dorongan untuk menata ulang arah. Negara tidak bisa dibiarkan terus-menerus menjelma menjadi satire dirinya sendiri. Ia harus kembali pada logika sederhana yang mendasari keberadaannya: melindungi yang lemah, menghormati mereka yang bekerja keras, dan menegakkan rasa keadilan dalam setiap keputusan.
Kita tahu, rakyat tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya ingin merasakan bahwa negara sungguh hadir, bukan sekadar dalam simbol, melainkan dalam kenyataan sehari-hari. Jika negara masih ingin disebut rumah bersama, maka ia harus berhenti menjadi panggung sandiwara. Saatnya politik dimaknai kembali sebagai tanggung jawab, bukan hiburan; sebagai amanat, bukan kesempatan. Jika tidak, pertanyaan “ada apa dengan negara hari ini” akan berubah menjadi pernyataan getir: bahwa negara telah kehilangan dirinya sendiri.
Pada akhirnya, negara bukanlah entitas yang berdiri di atas masyarakat; ia lahir, bertahan, dan berubah melalui daya hidup rakyatnya. Oleh karena itu jangan menyepelekan otoritas dan kedaulatan masyarakat, sebab ketika kesabaran terkikis dan kepercayaan tercederai, rakyat memiliki kekuatan untuk menata ulang arah negara sesuai kehendak mereka. Sejarah selalu membuktikan bahwa kedaulatan sejati tidak berada di tangan segelintir elite, melainkan di tangan orang banyak yang berani menegaskan haknya untuk hidup bermartabat.
